CAKRAWALA MUSLIM | Ketua Umum MUI Pusat KH Miftahul Ahyar secara terang memberikan tausiah ilmiah, di acara Halaqoh dan Umara yang digelar MuI Gresik, Sabtu (8/1/2022). Dalam pernyataanya, agama dan kekuasaan harus berjalan beriringan.
“Agama dan kekuasaan harus bersama-sama. Tentu harus ada relasi antara pemerintah dan ulama. Kalau pemerintah baik maka masyarakat akan baik,” katanya.
Menurut KH Miftahul Ahyar yang juga Rois Aam PBNU mengistilahkan, agama adalah dasar dan kekuasaan adalah penjaganya. Keduanya harus beriringan sesuai peran masing-masing.
“Seperti sebuah bangunan tanpa penjaga maka akan hancur. Begitu juga kekuasaan tanpa ada agamanya maka akan roboh. Kebersamaan ini akan otomatis terjalin,” bebernya.
Dalam acara itu, dialog Halaqoh dan Umara yang dipandu langsung oleh Dr Abdul Chalik. Dialog ini diharapkan memberi perspektif baru terkait sinergitas antara pemerintah dan ulama.
Sedangkan beberapa narasumber berkompeten dihadikan dalam dialog tersebut. Antara lain, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Ketua DPRD Abdul Qodir, Ketua I PCNU Gresik Syaifuddin dan Ketua PD Muhammadiyah Gresik Taufiqullah.
Seperti yang disampaikan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, peran ulama di kala krisis pandemi covid sangat membantu. Ulama memberikan pengarahan dalam bentuk fatwa yang dianut oleh umat.
“Kondisi sosial di tengah krisis pandemi, masyarakat mengalami keadaan cukup berat, dalam segi sosial maupun lainny. Baik batiniah memberikan dampak,” bebernya.
Kendati demikian, bupati menuturkan, meski dalam kondisi berat, hukum dan politik masih stabil. Hal ini perlunya sinergitas antara pemerintah dan ulama dalam menjalani visi bersama.
“Ini yang menjadi visi bersama, bisa menimbulkan stabilan di tengah pandemi covid-19. Sinergi ini yang benar-benar terjalin,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir merasa senang, ketika ada kabar jika MUI tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melebili halal dan haram. Menurutnya, ulama tidak perlu ada job disknya. Karena ulama akan menjadi panduan kehidupan.
“Saya tidak seberapa berani mensejajarkan antara pemerintah dan ulama. Karena mestinya, umara lah yang harus konsultasi kepada ulama terkait kinerja pemerintahan,” tukasnya.
“Ulama menjadi tempat konsultasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Vaksinasi yang dilakukan tercapai di Indonesia tidak mungkin, kalau tidak diawali oleh para kiyai,” tambahnya. (sah)
