CAKRAWALA MUSLIM – Jelang pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik terus mematangkan persiapan, demi suksesnya gelaran pesta demokrasi ini.
Dalam hal ini, KPU Gresik mematangkan persiapan menjelang masa kampanye, dengan mengadakan rapat koordinasi (Rakor), terkait titik pemasangan alat peraga kampanye (APK), bersama stakeholder pemerintah daerah terkait, yakni Kesbangpol, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perijinan, Bawaslu, dan Satpol PP .
Menurut keterangan Komisioner KPU Kabupaten Gresik Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Makmun, mengatakan bahwa rakor ini merupakan amanah UU No. 7/2023 tentang Pemilu.
“Dalam Pasal 298 UU tersebut, mengharuskan KPU berkoordinasi dengan Pemda terkait persiapan penentuan titik lokasi pemasangan APK. Apalagi ada juga Perbup Gresik No. 9/2016 tentang Penyelenggaraan Reklame, ini yang akan jadi bahasan utama dalam rakor,” jelas Makmun, saat memimpin Rapat Koordinasi, di Kantor KPU Gresik, Senin (6/11/2023).
Selain lokasi APK, Makmun juga menjelaskan gambaran umum tentang timeline tahapan masa kampanye untuk pemilu 2024.
“Jadi secara umum, masa kampanye akan dilakukan serentak selama 75 hari, mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2023. Kemudian ada juga metode kampanye tertentu yakni, rapat Umum dan iklan kampanye yang hanya dapat dilakukan selama 21 hari, terhitung mulai 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024,” terang Makmun.
Pasca paparan KPU Gresik, beberapa stakeholder terkait yang hadir memberi tanggapan positif terhadap usulan titik lokasi yang diusulkan KPU. Bahkan selain itu juga memberikan masukan diantaranya perwakilan Dishub Gresik.
“Karena saat ini banyak angkutan umum yang ditempel stiker caleg, maka kedepan kita akan berupaya menertibkan, karena angkutan umum tidak bisa menjadi alat pemasangan APK,” jelas Angga, perwakilan Dishub Gresik.
Kemudian Sekretaris DLH Gresik Muhammad Syamsul Arifin juga menghimbau, agar pemasangan APK tidak merusak lingkungan, utamanya pohon-pohon disepanjang jalan.
”Kami juga harap pemasangan APK kalau bisa menghindari Ruang Taman Hijau (RTH), karena hal itu dapat menghalangi penyiraman tanaman,” jelas Syamsul.
Terakhir, Makmun menyampaikan bahwa usulan dan masukan berbagai stakeholder ini menjadi masukan dan akan kami sampaikan dalam rapat pleno KPU Gresik. (is/cm)
