CAKRAWALA MUSLIM – Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur terus gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih diberbagai daerah.
Dalam kegiatan ini, KPU Jawa Timur menghadirkan Prof Dr H Abdul Chalik, M.Ag Guru Besar sekaligus Dekan FISIP UINSA Surabaya, serta Makmun, M.Ag Komisioner KPU Gresik 2014-2024 sebagai narasumber, dengan tema ‘Menangkal Berita Hoax dalam Pilkada Serentak Tahun 2024’.
H Miftahur Rozaq, Komisioner KPU Jawa Timur menyampaikan, bahwa Pilkada Serentak kali ini sangat berbeda dengan Pilkada sebelumnya, karena keserentakannya secara nasional, yaitu di 37 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
“Sekarang, H-50 hari jelang pelaksanaan Pilkada, KPU punya tugas dan tanggung jawab, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya sekedar kuantitatif, terapi juga harus ada peningkatan kualitas pemilih,” jelas RA Razaq, pada Senin, (7/10/2024), di Aula Kantor MUI Gresik.
Dalam konteks berita hoax, Komisioner KPU Jawa Timur Devisi Perencanaan dan Logistik ini, mengatakan bahwa bahaya berita hoax, terutama dalam Pilkada ini begitu nyata.
“Kita masih ingat, bahwa gara-gara berita hoax di Pilpres 2019 lalu, sampai ada suami istri yang cerai. Maka, penangkalan yang terus kita efektifkan adalah melalui laman media resmi KPU Jatim, yang menjadi sumber primer informasi resmi terkait Pilkada 2024, ini diharapkan bisa jadi penetralisir banyaknya berita hoax yang beredar,” pungkasnya.
Sementara itu, Makmun sebagai narasumber, menyampaikan bahwa Pilkada ini harus dimaknai sebagai sarana konsolidasi bangsa, karena merupakan arena konsolidasi yang sah, untuk membangun cita-cita pembangunan bersama.
“Mari menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada ini, dengan cara mengikuti tahapan dari sebelum, hari H, serta pasca pemilihan, dengan cara terus mengawal janji-janji calon di visi dan misinya,” kata Makmun.
Kemudian, Prof Chalik dalam paparannya, menyampaikan beberapa catatan terkait perkembangan demokrasi Indonesia yang hingga saat ini masih dalam tahap flawed democracies atau demokrasi yang masih cacat.
“Namun begitu, dalam konteks Jawa Timur, adanya tiga calon Gubernur dari kaum perempuan, adalah kemajuan dalam demokrasi di Jawa Timur,” kata Guru Besar Ilmu Politik Islam ini. (is/cm)
