CAKRAWALA MUSLIM – Lima belas hari jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi menggandeng Lembaga Dakwah dan Pendidikan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Mambaus Sholihin (LDP PP Himam), untuk melakukan sosialiasi dan pendidikan pemilih, pada Selasa, (12/11/2024).
Kegiatan bertema “KPU Goes to Pesantren; Mencetak Pemilih Cerdas, Menuju Pilkada Berkualitas” dan bertempat di Ponpes Mambaus Sholihin Suci Gresik itu, menghadirkan narasumber Makmun Komisioner KPU Gresik 2014-2024 dan Syafi’ Jamhari Komisioner Bawaslu Gresik 2018-2023, yang keduanya merupakan alumni Mambaus Sholihin.
Dalam sambutan pembukanya, Wakil Rektor II Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik Dr. Ah. Haris Fahrudi, menyampaikan terima kasih kepada KPU Jawa Timur, atas kepercayaannya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Mambaus Sholihin.
“Bahwa kita semua adalah pemilik NKRI, sehingga harus bertanggung jawab pula menjaganya. Dalam hal ini, lanjutnya, karena Indonesia telah bersepakat melaksanakan sistem demokrasi, maka sistem ini harus terus berjalan, termasuk salah satunya dengan pelaksanaan Pilkada 2024,” jelas Dr Haris.
Dalam kegiatan yang diikuti 100 peserta, terdiri dari pengurus PP Himam dan para mahasiswa UNKAFA ini, Makmun sebagai narasumber, juga menyampaikan urgensi memilih pemimpin yang berkualitas.
“Di Kabupaten Gresik saja, pemerintah daerahnya akan mengelola 3 trilun rupiah lebih, tentu dibutuhkan pemimpin yang berkualitas untuk mengelolanya,” jelas Makmun, yang juga Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan PP Himam.
Untuk itu, kata Makmun, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, yaitu cerdas saat tahapan pemilihan, dan cerdas setelah pemilihan.
“Kenapa penting juga untuk menjadi cerdas setelah pemilihan, karena sebagai warga negara, kita harus mengawal janji-janji para pemimpin saat kampanye,” kata Makmun.
Narasumber berikutnya, Syafi Jamhari, turut menjelaskan bahwa ciri utama demokrasi, adalah adanya mekanisme pergantian pemimpin secara reguler.
“Kemudian mekanisme dalam pergantian pemimpin secara reguler ini, dibuat oleh legistatif, dalam hal ini DPR, kemudian aturan itu dijadikan pedoman oleh KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilihan, seperti Pilkada 2024,” kata Jamhari, yang juga Alumni Mambaus Sholihin.
Terakhir, Jamhari punya harapan, meskipun di Pesantren, namun pendiskusian tentang politik dan demokrasi harus terus dikembangkan. (is/cm)
